JAKARTA, Grahanews.com — Dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2025, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama sejumlah pegiat HAM menyampaikan refleksi mengenai tantangan hak asasi manusia yang masih dihadapi Indonesia. Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus, memberikan pandangan yang menekankan pentingnya kolaborasi dan penguatan politik kewargaan.
Andrie menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan selama setahun terakhir, sejumlah isu seperti penyelesaian pelanggaran HAM berat, kebijakan hukuman mati, dinamika kebebasan sipil, keberagaman keyakinan, serta agenda reformasi sektor keamanan masih memerlukan perhatian dan pembenahan. Ia menilai bahwa beberapa persoalan masih berjalan lambat sehingga perlu pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada perlindungan warga.
Menurut Andrie, beberapa pola dalam penanganan aksi massa, respons terhadap kelompok kritis, dan penggunaan instrumen hukum masih menghadirkan tantangan.
“Kami memahami aparat memiliki tugas menjaga ketertiban. Karena itu, kami mendorong pendekatan yang lebih komunikatif dan proporsional agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat,” kata Andrie.
Ia berharap ruang dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah dapat terus diperluas sehingga kritik tidak dipandang sebagai ancaman.
“Kritik sejatinya bukan ancaman. Jika dikelola dengan terbuka, justru memperkuat kualitas kebijakan publik,” ujarnya.
Kehadiran aktivis HAM Suciwati dalam peringatan Hari HAM 2025 turut memberikan pesan mendalam mengenai urgensi menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Ia menilai penggunaan istilah “katastrofi” menggambarkan situasi yang perlu disikapi secara serius, baik terkait kasus lama yang belum tuntas maupun berbagai bentuk pelanggaran baru yang terus muncul.
“Peringatan Hari HAM bukan sekadar seremonial. Ini momentum menegaskan keberpihakan kita pada kemanusiaan. Ketika nilai HAM terancam, politik kewargaan harus berdiri paling depan untuk membela mereka yang rentan dan tak bersuara,” tegas Suciwati.
Suciwati mendorong peran aktif masyarakat, akademisi, komunitas muda, serta para pembuat kebijakan untuk terus menjaga ruang demokrasi.
“Politik kewargaan bukan hanya konsep, tapi praktik keberanian sehari-hari—berani kritis, berani bersuara, dan berani membela nilai kemanusiaan,” ujarnya.
Refleksi bersama dalam Peringatan Hari HAM Sedunia 2025 ini diharapkan dapat memperkuat komitmen semua pihak dalam menjaga hak-hak warga negara dan memperkuat nilai demokrasi. Andrie menegaskan kembali bahwa KontraS akan terus menjadi mitra kritis yang konstruktif dalam mendorong penyelesaian kasus dan perbaikan kebijakan HAM di Indonesia.
“Harapan kami sederhana: agar setiap warga merasa aman, dihargai martabatnya, dan dilibatkan dalam proses demokrasi,” tutup Andrie.
