JAKARTA, Grahanews.com – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan demokrasi di tengah transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
Hal itu terungkap dalam Seminar Nasional bertema Organisasi Masyarakat Sipil Sebagai Pilar Demokrasi: Menjaga Harmoni dan Stabilitas di Tengah Transisi Pemerintahan, yang diselenggarakan oleh Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Diradja Hotel, Jakarta Selatan, pada Kamis (10/10/2024).
Acara ini menyoroti pentingnya menjaga harmoni dan stabilitas politik di tengah proses transisi pemerintahan, terutama mengingat potensi terjadinya konflik politik dan ketidakpastian di masa depan.
Pembicara utama, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, menekankan bahwa transisi pemerintahan tidak hanya melibatkan perubahan pemimpin, tetapi juga mempertaruhkan masa depan demokrasi Indonesia. Menurut Adi, OMS harus memainkan peran aktif dalam menjaga demokrasi tetap sehat, terutama ketika kekuatan politik besar menguasai semua aspek pemerintahan.
“Ketika koalisi mayoritas terbentuk, seperti yang kita lihat saat ini dengan mayoritas partai politik mendukung Prabowo Subianto, peran pengawasan parlemen menjadi sangat lemah. Hal ini dapat menciptakan vacuum dalam proses checks and balances yang sangat penting bagi kesehatan demokrasi kita. Jika OMS tidak bersuara, maka pemerintah akan berjalan tanpa kontrol yang memadai,” ujar Adi.
Adi juga menyoroti bahwa dalam konteks koalisi besar seperti ini, partai politik cenderung lebih fokus mempertahankan kekuasaan daripada menjalankan fungsi pengawasannya. “Kita bisa melihat bagaimana ketika kebijakan yang tidak populer, seperti kenaikan harga BBM, diterapkan, partai-partai pendukung pemerintah akan cenderung bungkam, karena mereka sudah menempatkan kakinya di pemerintahan,” tambahnya. Ia menyebutkan bahwa OMS harus tampil sebagai “penjaga demokrasi” yang kritis untuk menjaga agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar.
Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, juga menekankan pentingnya OMS dalam menjaga stabilitas sosial di tengah perubahan politik. Menurut Adinda, kebebasan berpendapat dan keterbukaan dalam ruang publik harus tetap dipertahankan sebagai bagian dari proses demokrasi. “Kebijakan publik yang baik bukan hanya dilihat dari niatnya, tetapi dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat. OMS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok elit politik,” jelas Adinda.
Seminar ini menggarisbawahi bahwa OMS tidak hanya berfungsi sebagai pengkritik pemerintah, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial, terutama di masa transisi politik yang rentan terhadap polarisasi dan ketidakstabilan. OMS diharapkan dapat merangkul semua pihak untuk menjaga stabilitas, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi.