JAKARTA, Grahanews.com — Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) mendorong dilakukannya penyegaran kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari proses regenerasi dan penguatan loyalitas terhadap institusi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi publik yang digelar HAMI di Jakarta, Sabtu (28/6/2025), dalam rangka refleksi Hari Bhayangkara ke-79.
Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, menilai bahwa regenerasi merupakan kebutuhan dasar dalam setiap organisasi negara, termasuk Polri. Menurutnya, kepemimpinan yang terlalu lama dijabat satu figur berisiko menimbulkan pergeseran loyalitas dari institusi ke individu.
“Tanpa regenerasi, loyalitas pada figur bisa mengalahkan loyalitas pada institusi. Ini berbahaya bagi independensi dan profesionalisme Polri,” ujarnya.
HAMI berpandangan bahwa penyegaran dalam struktur kepemimpinan adalah mekanisme yang sehat dalam memastikan kesinambungan dan keterbukaan karier bagi para perwira muda. Asip menekankan bahwa regenerasi yang adil dan terukur adalah bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.
Menurut Asip, stagnasi dalam proses kaderisasi akan berdampak pada hilangnya motivasi bagi personel Polri yang menempuh jalur akademik dan karier dengan integritas. Ia juga menyebut pentingnya memastikan bahwa jalur promosi tetap berbasis pada prestasi, bukan semata kedekatan pada kekuasaan.
“Jika regenerasi tidak berjalan, maka kader terbaik yang tumbuh di dalam akan kehilangan orientasi. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi soal masa depan institusi,” katanya.
HAMI juga menyoroti gejala melemahnya prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan-jabatan strategis di Polri. Hal ini dinilai dapat menggerus kepercayaan internal dan publik terhadap proses rekrutmen dan promosi di tubuh kepolisian.
Fenomena ini terlihat dari kecenderungan menyusutnya peran perwira lulusan terbaik Akademi Kepolisian dalam posisi strategis beberapa tahun terakhir. Padahal, figur-figur seperti lulusan Adhi Makayasa semestinya menjadi lokomotif perubahan di tubuh Polri jika prinsip meritokrasi dijaga.
Asip menegaskan bahwa dorongan untuk dilakukan pergantian pimpinan bukanlah bentuk kritik personal, melainkan sikap kelembagaan HAMI dalam kerangka memperkuat Polri sebagai institusi penegak hukum yang modern dan akuntabel. Ia menyebut bahwa dorongan ini lahir dari kepedulian generasi muda terhadap masa depan institusi negara.
“Regenerasi adalah bentuk perawatan terhadap lembaga. Kita ingin Polri tetap kuat, relevan, dan dipercaya,” ucapnya.
Dalam forum yang berlangsung selama dua jam tersebut, HAMI juga menyerukan agar agenda regenerasi dijadikan salah satu prioritas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Transisi pemerintahan dinilai sebagai momentum strategis untuk menata ulang proses kaderisasi dan memastikan kepemimpinan berjalan sesuai prinsip meritokrasi.
Sebagai lembaga penegak hukum, keberlanjutan profesionalisme Polri sangat tergantung pada integritas sistem rekrutmen dan promosi yang berjalan dari bawah. Tanpa kepastian terhadap jalur kaderisasi yang adil, semangat personel muda akan melemah, dan potensi keunggulan institusi tidak berkembang maksimal.
“Polri adalah institusi strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Regenerasi bukan sekadar soal jabatan, tetapi menyangkut kepercayaan publik jangka panjang,” ujar Asip.
HAMI menyatakan akan terus mengawal isu-isu kelembagaan, termasuk dalam sektor keamanan dan penegakan hukum, sebagai bagian dari komitmen memperkuat pilar-pilar demokrasi dan tata kelola negara. Keterlibatan masyarakat sipil dalam mengkritisi jalannya institusi negara, menurut Asip, merupakan hal yang sehat dalam demokrasi modern.
