SLEMAN, Grahanews.com – Suara-suara penolakan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang terus mulai bermunculan. Penolakan salah satunya datang dari Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (SEMA PTKIN) seluruh Indonesia.
Menolak pelantikan Gibran sebagai Wapres ini merupakan bagian dari tuntutan SEMA PTKIN dalam agenda konsolidasi ‘Raport Merah Dinasti Mulyono’ yang akan digelar pada Jumat (4/10/2024) besok. Mulyono merupakan nama yang kerap disematkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini sebagai bentuk ekspresi kekesalan atas kebijakan Jokowi yang dianggap tidak pro rakyat.
“Melihat berbagai dinamika terakhir ini, kami SEMA PTKIN seluruh Indonesia menyerukan konsolidasi di Yogyakarta dengan narasi ‘Raport Merah Dinasti Mulyono’,” kata Koordinator Pusat SEMA PTKIN Ahmad Musthafa Roja dalam pernyataan videonya pada Kamis (3/10/2024).
SEMA PTKIN menyampaikan beberapa tuntutannya. Di antaranya adalah menolak palantilan Gibran dan usut tuntas akun Kaskus Fufufafa.
“Tolak pelantikan Wakil Presiden yang inkonstitusional; usut tuntas dan adili akun Fufufafa yang rasis dan mengandung ujaran kebencian,” ujarnya.
Kemudian, mereka juga menyuarakan reformasi dan demokrasi serta penegakan hukum. “10 tahun reformasi yang dikorupsi; serta pembegalan konstitusi; dan demokrasi yang dikebiri, KPK yang diamputasi,” ucapnya.
Terakhir, mereka menuntut agar sejumlah pelanggaran masa lalu diusut tuntas. Sebab, mereka menilai penyelesaian masalah HAM di Indonesia tidak jelas.
“Usut tuntas beberapa pelanggaran HAM yang belum ada kejelasan sampai saat ini,” tegasnya.
Sebab itu, SEMA PTKIN seluruh Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan konsolidasi yang digelar di UIN Sunan Kalijaga Yogayakar pada Jumat (4/10/2024).
“Kami mengajak seluruh masyarakat, mahasiswa, kaum buruh, dan kaum terpelajar untuk konsolidasi pada hari Jumat, 4 Oktober 2024, jam 8 malam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” serunya.
Diketahui, pelantikan Prabowo dan Gibran akan digelar pada 20 Oktober 2024. Mereka akan menggantikan kepemimpinan Jokowi-Makruf.