JAKARTA, Grahanews.com – Menjelang Pilkada Serentak 2024, pentingnya menciptakan iklim politik yang kondusif menjadi topik utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) pada Selasa (1/10/2024) di Hotel Terraz Tree, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) dengan tujuan membahas peran OMS dalam menjaga stabilitas politik serta kelancaran transisi pemerintahan.
FGD ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Mike Verawati, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia; Hadi R. Purnama, Direktur Hukum dan HAM LP3ES; Septa Dinata dari Paramadina Public Policy Institute (PPPI); Mohammad Iqbal Kholidin dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM); serta Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Dewan Nasional Setara Institute.
Bonar Tigor Naipospos dalam pembahasannya menyoroti dilema antara kestabilan politik dan partisipasi demokratis. “Ini selalu menjadi dilema ya antara kestabilan dengan partisipasi, kondusifitas dengan demokrasi, tapi yang jelas adalah bahwa kembali kepada pihak-pihak atau aktor-aktor yang berada dalam dua posisi itu. Karena itu tidak bisa salah satu diprioritaskan. Keduanya harus berjalan seiring, seimbang atau disebut equilibrium, keseimbangan,” ujar Bonar.
Menurutnya, seluruh aktor politik dan masyarakat harus menyadari peran mereka dalam menjaga keseimbangan ini. “Kalau semua pihak ikut menyadari betul akan peran dan fungsinya itu sangat baik. Tapi kalau dia kemudian di luar apa yang telah disusun itulah terjadi gangguan di situ. Seperti misalnya tadi, KPU tidak menjalankan perannya sebagai institusi yang bersifat adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi peserta. Atau sebaliknya, ada peserta yang menggunakan cara-cara yang tidak terpuji untuk memenangkan politiknya,” tegasnya.
Bonar juga mengingatkan tentang adanya beberapa aktor yang mungkin justru menikmati situasi politik yang tidak kondusif. “Ada juga OMS yang merasa bahwa ‘aduh ini kalau situasi politiknya tenang-tenang aja, damai-damai aja ngga seru nih’ kemudian berpikirlah dia macam-macam cara. Jadi itulah saya pikir, semua kembali kepada peran kita atau semua aktor yang terlibat dalam proses ini,” tambahnya.
Meskipun potensi gangguan selalu ada, Bonar optimistis bahwa Pilkada serentak 2024 akan berjalan dengan baik. “Saya percaya bahwa memang akan selalu ada gangguan kecil, ada suatu problematik, tapi Pilkada saya yakin akan berjalan cukup smooth, cukup baik,” jelas Bonar. Ia juga menambahkan bahwa meski dalam proses transisi pemerintahan ada pihak yang belum bisa menerima hasil politik, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. “Demokrasi adalah sesuatu yang berisik. Tapi dengan berisik itulah kemudian akan ditemukan hal-hal yang baik bagi kualitas demokrasi ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bonar menyoroti adanya narasi negatif yang sering kali memengaruhi opini publik. “Banyak teman-teman yang pesimis dan selalu melancarkan narasi-narasi negatif. Itu tidak baik karena itu mengkikis kepercayaan diri kita bahwa kita sebagai sebuah bangsa akan bisa maju ke depan. Kita lihat banyak problematik sejak 1998 hingga sekarang, tapi sebagai orang yang dulu jadi aktivis sejak era 80-an, saya harus akui bahwa banyak juga kemajuan yang kita peroleh. Jangan pesimis dan menganggap bahwa nothing has changed. Ada perbaikan yang bersifat gradual.”
Mike Verawati, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, menekankan pentingnya deteksi dini akan potensi konflik. “Bagaimana pendidikan politik warga, bagaimana agar masyarakat menangani atau meredam bahkan mampu mendeteksi potensi konflik,” kata Mike.
Selain itu, sebagai bentuk meredam konflik adalah pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. “Penegakan hukum yang inlkusif ini menjadi perhatian penegak hukum. Pilkada damai dan lancar itu ketika dijalankan atas tujun yang dicapai sesuai dengan peraturan yang ada bukan dijalankan karena kepentingan,” tuturnya.
Ia berharap OMS terus memainkan peran aktif dalam transisi pemerintahan dan Pilkada serentak, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Menurutnya, masyarakat sipil memiliki kewajiban untuk memastikan proses politik berjalan dengan transparan dan adil.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara OMS, pemerintah, dan semua aktor politik sangat penting untuk menciptakan iklim politik yang kondusif. Kelancaran Pilkada serentak 2024 dan transisi pemerintahan hanya bisa dicapai jika semua pihak berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan menghindari praktik-praktik yang merusak demokrasi.
